PEREKONOMIAN KERAKYATAN

TUGAS MAKALAH

PEREKONOMIAN KERAKYATAN

NAMA        :      IKA DEWI

NPM            :      13211481

KELAS       :      2EA26

UNIVERSITAS GUNADARMA

2012

Kata Pengantar

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Perekonomian Kerakyatan. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah softskill Ekonomi Koperasi.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya

makalah ini. 

Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu

pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 26 September 2012 


Penyusun

BAB I

1.   Pendahuluan

Dewasa ini, banyak perdebatan tentang konsep ekonomi yang diterapkan di Indonesia yaitu antara sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi liberal. Dengan adanya konflik ini banyak sekali bermunculan pendapat-pendapat yang pro dan kontra mengenai sistem apa yang seharusnya diterapkan di Indonesia. 

Orientasi utama dari ekonomi kerakyatan adalah rakyat banyak, bukan sebagian atau sekelompok kecil orang. Pandangan tersebut lahir, menurut Baswir (2006), jauh sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta melalui artikelnya yang berjudul “Ekonomi Rakyat” yang diterbitkan dalam harian Daulat Rakyat (20 November 1933), mengekspresikan kegundahannya melihat kondisi ekonomi rakyat Indonesia di bawah penindasan pemerintah Hindia Belanda. Dapat dikatakan bahwa “kegundahan” hati Bung Hatta atas kondisi ekonomi rakyat Indonesia—yang waktu itu masih berada di bawah penjajahan Belanda, merupakan cikal bakal dari lahirnya, katakanlah demikian, konsep ekonomi kerakyatan.

2.   RUMUSAN MASALAH

·        Pengertian Ekonomi kerakyatan ?

·        Apa tujuan dari ekonomi kerakyatan ?

·        Bagaiman sejarah perkembangan perekonomian Indonesia?

·        Potensi dan kendala ekonomi kerakyatan

BAB II

1.   Pengertian Ekonomi Kerakyatan.

Alfred Masrhall ( bapak ilmu ekonomi neo klasik ) mengatakan bahwa ekonomi rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional. Dalam literatur ekonomi pembangunan ekonomi kerakyatan disebut sektor informal, “underground economy”, atau “ekstralegal sector”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Mubyarto, Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM ekonomi kerakyatan adalah kegiatan atau mereka yang berkecimpung dalam kegiatan produksi untuk memperoleh pendapatan bagi kehidupannya. Mereka itu adalah petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain, yang modal usahanya merupakan modal keluarga yang kecil, dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Tekanan dalam hal ini adalah pada kegiatan produksi, bukan konsumsi, sehingga buruh pabrik tidak masuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit produksi yang lebih luas yaitu pabrik atau perusahaan.

“Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31)”

Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut:

“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Namun sangat disayangkan karena penjelasan tentang demokrasi ekonomi ini sekarang sudah tidak ada lagi karena seluruh penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR untuk dihilangkan dengan alasan naif, yang sulit kita terima, yaitu “di negara negara lain tidak ada UUD atau konstitusi yang memakai penjelasan.

2.   Tujuan Ekonomi Kerakyatan.

Adapun tujuan khusus yang akan di capai oleh ekonomi kerakyatan adalah :

a.     Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan.

b.     Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

c.      Mendorong pemerataan pendapatan rakyat.

d.     Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

3.   Sejarah Perkembangan Perekonomian di Indonesia.

Indonesia telah mengalami tiga system perkonomian yaitu system ekonomi orde lama, orde baru dan orde reformasi, untuk mengetahui system ekonomi apa yang cocok di Indonesia ada baiknya kita terlebih dahulu memahami system perekonomian yang sudah terjadi.

a.     Masa Orde Lama.

Pada masa orde lama di bagi menjadi tiga masa yaitu:

1)    Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah mata uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Selain banyaknya mata uang yang beredar, keadaan ekonomi keuangan yang amat buruk juga disebabkan adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI, kas negara yang kosong, dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

a.     Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain:

·        Gunting Syarifuddin

Yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang beredar.

·        Progam Benteng (Kabinet Natsir)

Yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong impotir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi. Selain itu memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi, agar dapat berpartisipasi dengan perkembangan ekonomi nasional. Namun, usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi (Cina).

·         Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

Pada tanggal 15 Desember 1951 lewat UU 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bak sirkulasi.

·         Sistem Ekonomi Ali-Baba (Kabinet Ali Sastroamijoyo I)

Di masa ini penggalangan kerjasama dilakukan oleh pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

2)    Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1867)

Sebagai akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah di masa ini antara lain yaitu :

a.       Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai mata uang antara lain uang kertas pecahan Rp 500,00 menjadi Rp50,00 dan uang Rp 1000,00 menjadi Rp 100,00.

b.      Pembentukan Deklarasi Ekonomi untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi prekonomian di Indonesia.

c.       Pemerintah tidak menghemat pengeluarannya malah banyak melaksanakan proyek-proyek mercusuar.

Kebijakan-kebijakan di atas belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia dan ini merupakan salah satu akibat karena menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang lainnya.

b.    Masa Orde Baru.

Stabilisasi politik menjadi prioritas utama pada masa ini. Karena pengusaha pribumi tidak bisa bersaing dengan pengusaha non pribumi, serta sistem etatisme pun tidak memperbaiki keadaan, maka Dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila yang merupakan campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, pasar tidak bisa menentukan sendiri dalam keadaan atau masalah tertentu.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang,seperti:

·        kebutuhan pokok

·        pendidikan dan kesehatan

·        pembagian pendapatan

·        kesempatan kerja

·        kesempatan berusaha

·        partisipasi wanita dan generasi muda

·        penyebaran pembangunan

·        peradilan

Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah,dampak positif ini diperoleh pada tahun 1984.

Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat, serta penumpukan utang luar negeri. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

c.      Masa Orde Reformasi

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan

stabilitas politik.

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, juga tidak ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

4.   Potensi dan Kendala Ekonomi Kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan di Indonesia di gambarkan oleh koperasi dan usaha – usaha kecil. Dikatakan demikian karena dua hal inilah yang sangat erat kaitannya dengan penerapan ekonomi kerakyatan,yang dimana kedua hal ini menjadi motor penggerak perekonomian yang betul-betul sangat dekat, degan masyarakat.

Koperasi adalah salah satu bentuk konkret dalalm penerapan ekonomi kerakyatan, koperasi sangat berpotensi untuk berkembang sebagai bangun perusahaan yang dapat digunakan senagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah serta membantu dan mempermudah masyarakat dalalm memperoleh pinjaman.Hal ini menunjukan bahwa koperasi memilki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini pengembangan koperasi telah banyak membuahkan hasil.Tetapi, bila dibandingkan dengan pelaku ekonommi lainnuya,koperasi masih jauh tertinggal.Ketinggalan ini disebabkan oleh kendala-kendala yang berasal dari faktoe-faktor internal dan eksternal.Faktor internal yang menghambat pengembangan koperasi meliputi faktor peofesionalitas, pengelolaan kelembagaan,kualitas sumber daya manusia dan permodalan.Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor iklim politik ekonomi nasional yang kurang kondusif dan persaingan dengan badan usaha lainnya.

Selain koperasi,usaha kecil juga merupakan bentuk dari ekonomi kerakyatan.Usaha kecil memiliki beberapa potensi dientaranya penyerapan tanaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan usha besar,mempromosokan potensi sandang dan pengan nusantaara,sserta saat ini usaha kecil terus membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya sektor industri kecil dan menengah di Indonesia.Di Indonesia jumlah usaha kecil sudah banyak bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari benyaknya permintaan kredit untuk usaha kecil baru.

Namun pada kenyataannya usaha kecil belum mampu mengangkat perekonomian Indonesia yang mengalami kerapuhan.Usaha kecil juga memiliki kendala yang sama dengan kendala yang dihadapi oleh koperasi.Kendala usaha kecil umumnya terletak pada kuallitas dan kuantitas sumber daya mausia,menghadapi persaingan yang ketat padn permodalan yang kecil sehingga tidak mampu untuk menyisahkan marjin keuntungan untuk membayar asuransi atau cadangan guna menghadapi situasi tak terduga.Praktis,semua resiko harus dihadapi sendiri.Selain itu usaha kecil kurang mendapat prioritas salam membangun ekonoomi, yang dilakukan pemerimntah. Justrru yang mendapat prioritas pembagunan adalah industri modern,seperti in dustri besar dan menengah,sektor jasa keuangan,seperti perbankan.Pedagang eceran dengan skala besar dan lainnya.Pemerintah beralasan dengan meningkatkan pertumbuhan usahu pada sektor modern ini akan menyebarkan manfaat   ekonomi berupa kebutuhan input atau pasokan output pada sektor lainnya terutama yang memiliki potensi pertumbuhan rendah.Kebutuhan faktor intput itu dapat berupa penyerapan tenaga kerja,bahan mentah yang daharapkan dapat dipasok dari sektor tredisional. Namun kenyataannya, setelah beberapa fasilitas perijinan dan fasilitas-fasilitas kredit diperoleh usaha-usaha besar,tidak ada manfaat ekonomi yang dirasakan.Tingkat pengangguran angkatan kerja di pedesaan dan di perkotaan yang semakin besar menunjukan bahwa sektor modern tidak mampu menciptakan nilai tambah melalui penciptaan tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa industri-industri tersebut tidak berbasis ekononmi kerakyatan,namun lebih ke industrialis yang lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyat.

5.   Ekonomi Kerakyatan di Indonesia.

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.

·        Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.

·        Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.

·        Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

·        Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

BAB III

1.   Kesimpulan.

Setelah meihat uraian di atas Ekonomi Kerakyatan sangatlah membantu apabila diterapkan di Indonesia. Sistem Ekonomi Kerakyatan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan juga dapat mengangkat perekonomian rakyat kecil di Indonesia.

Dengan menjalankan usaha kecil maka rakyat kecil Indonesia dapat bertumpu sendiri tanpa mengandalkan usaha besar untuk mencari lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu bantuan dari pemerintah sangatlah di perlukan untuk membangun sector ini agar dapat tetap bersaing dengan usaha – usaha besar yang ada, baik berupa sumber dana, teknologi dan pembekalan pendidikan.

Sumber :

http://reniseptianarayyat.blogspot.com/2012/04/sejarah-perkembangan-ekonomi-di.html

http://ahmadgintaro.blogspot.com/2011/10/potensi-dan-kendala-pengembangan.html

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-sistem-ekonomi-kerakyatan.html

http://jeffy-louis.blogspot.com/2011/01/makalah-ekonomi-kerakyatan.html

Ekonomi Koperasi

Ruang Lingkup Ekonomi Manajerial

1.      Konsep Koperasi

a.       Pengertian Ekonomi Koperasi

Ekonomi koperasi merupakan gambaran tentang bagaimana cara yang terbaikdalam mengambil keputusan penting tentang pelayanan kepada anggota sehingga koperasi dapat terus berkembang melalui peningkatan partisipasi anggota. Ekonomi Koperasi juga memberikan petunjuk tentang variable – variable kritis yang perlu di perhatikan dalam rangka memperoleh keunggulan bersaing dengan para pesaingnya. Disamping itu ekonomi koperasi juga dapat memberitahu sampai seberapa jauh konsep – konsep yang tersusun dalam teori ekonomi dapat di gunakan untuk menganalisis keunggulan koperasi.

b.      Konsep Koperasi Barat

 Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

            Unsur-unsur Positif Konsep Koperasi Barat

a.       Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antarsesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan.

b.      Setiap individu dengan  tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama.

c.       Hasil berupa  surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang  telah disepakati

d.      Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi

c.       Konsep koperasi sosialis

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi di rencanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan di bentuk dengan tujuan untuk merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

+Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suata tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan public, serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting koperasi lain adalah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan social politik. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari system sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan system sosialis – komunis.

d.      Konsep koperasi Negara berkembang

Koperasi sudah berkembang dengan cirri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.

Perbedaan dengan konsep sosialis :

Konsep Sosialis : Tujuan koperasi untuk merasionalkan factor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif.

Konsep Negara Berkembang : tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi social ekonomi anggotanya.

2.      Latar belakang timbulnya aliran koperasi

Keterkaitan ideology, system perekonomian dan aliran koperasi.

Perbedaan ideology suatu bangsa akan mengakibatkan perbedaan system. perekonomiannya dan tentunya aliran koperasi yang dianutpun akan berbeda. Sebaliknya, setiap system perekonomian suatu bangsa juga akan menjiwai ideology bangsanya dan aliran koperasinya pun akan menjiwai system perekonomian dan ideologi bangsa tersebut.

3.      Sejarah perkembangan koperasi

a.       Sejarah lahirnya koperasi

Koperasi lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale tahun 1884. koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada tahun 1851 koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota-anggotanya yang belum mempunyai rumah.

Perkembangan koperasi di Rocchdale sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah pusat koperasi pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS).

Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan dan asuransi. Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang penerbitan berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News. Pada tahun 1919, didirikanlah Cooperative College di Manchester yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama.

Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di samping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk Internacional Cooperative Alliance (ICA-persekutuan Koperasi Internasional) dalam kongres Koperasi Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

b.      Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia

Menurut Sukoco dalam bukunya “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”. Badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di Leuwiliang yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895.

Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnyayang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI.

Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang isinya yaitu :

·         Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi

·         Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa

·         Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral

·         Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91 pada tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :

·         Hanya membayar 3 gulden untuk materai

·         Bisa menggunakan bahasa derah

·          Hukum dagang sesuai daerah masing-masing

·         Perizinan bisa di daerah setempat

Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.

Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

http://clipmart.blogspot.com/2010/12/konsep-koperasi-barat.html

http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9892/BAB+I.ppt

http://www.docstoc.com/docs/110524987/ringkasan-super

http://abbinoto.wordpress.com/2009/12/22/rangkuman-koperasi-bab-1/

Hendar dan Kusnadi. Ekonomi Koperasi. Jakarta : Lembaga Penerbit FE – UI. 1999.

Pengertian dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Pengertian analisis laporan keuangan (financial statement analysis) menurut Soemarso (2006:430), adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan (trend) suatu fenomena.

Laporan keuangan secara singkat adalah neraca, laba/rugi, dan arus kas (dana). Kalau kedua pengertian ini digabung maka analisa laporan keuangan berarti: "Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Harahap,

1998).

Pengertian lain tentang analisa laporan keuangan adalah "Analisa laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analistis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuranukuran dan hubungan terlentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan" (Djahidin, 1983).

Bersntein dan Foster dalam Munawir (1988) mengemukakan pengertian analisa laporan keuangan sebagai berikut: "Mempelajari hubungan-hubungan di dalam suatu laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungan dari hubungan ini sepanjang waktu.

Manfaat analisis keuangan 

1.   Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perusahaan dibidang keuangan 

2.     Mengetahui kinerja perusahaan 

3.     Membantu dalam pengawasan perusahaan 

4.     Membantu pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan 

5.     Melihat perkembangan usaha perusahaan selama beberapa waktu 

Menurut Djarwanto (2001:111) manfaat analisis laporan keuangan berdasarkan pada kepentingan para pemakai laporan yaitu :   

1.     Untuk mengetahui hubungan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain baik dalam satu laporan keuangan maupun antar laporan keuangan, sehingga apabila terjadi kelemahan dalam satu atau beberapa perusahaan dari laporan keuangan akan diambil tindakan untuk memperbaikinya 

2.     Dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan

3.     Bersama dengan anggaran kas dapat digunakan untuk memprediksi laporan keuangan dimasa yang akan datang 

4.     Untuk mengetahui posisi dan perkembangan dari satu atau beberapa laporan keuangan sehingga dapat diramalkan kecenderungannya pada masa yang akan datang.Analisis yang dilakukan terhadap neraca dan laporan laba rugi merupakan penelaahan hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan

ADVERB, VERB, NOUN, AND ADJECTIVE

NO	NOUN	VERB	ADJECTIVE	ADVERB
1	Economy	Economist	Economize	Economical
2	Nation	Nationalist	Nationalize	National
3	Politics	Politics	Politicize	Political
4	Production	Producer	Produce	Productive
5	Competition	Competitor	Compete	Competitive

EX : a. I' am study Economy in Gunadarma University
        b. Ride motorcycles is more economist than ride car
        c. Athlete must have spirit nationalize to win the competition
        d. the world cup competition has wis by Indonesia National Player
        e. My father is a journalist he a lot of talking about political
        f. Pt Suzuki Indomobil Motor produce cars everyday
        g. Indonesia has a very tough competitor in badminton among other is china and malaysia

perbedaan spelling British English Dan American English

No	British English	American English
1	Catalogue	Catalog
2	Neighbour	Neighbor
3	Practice	Practic
4	Grey	Gray
5	Programme	Program
6	Travelled	Traveled
7	Glamor	Glamour
8	Labor	Labour
9	Plough	Plow
10	To practise	To Practice
11	Rumor	Rumour
12	Cheque	Check
13	Center	Center
14	Civilize	Civilise
15	Industrialize	Industrialise
16	Criticize	Criticise
17	Theatre	Theater
18	Realise	Realiza
19	Memorize	Memorise
20	Standardize	Standarise
21	Fertilize	Fertilise
22	License	Licence
23	Offense	Offence
24	Pretense	Pretence
25	Defense	Defence

Auto Biograpy

My name is Ika Dewi, I was born in Jakarta on 01 December 1993, me is first child of three sisters, my father was a private employee he is working in a coal mine, while my mother was a housewife, we live separately with my father because the father more spend time in Kalimantan along with him worked.

I lived in Jakarta until the age of six years, after which I moved to Yogyakarta and continue my school days there, in Yogyakarta, I lived with my grandmother and grandfather, in Yogyakarta, I attended a country elementary school is a simple, no more multi-storey buildings crowded like in my old school, I really like this city this city is so neat and clean, the people here are very friendly, but unfortunately I was only a few years living in Yogyakarta, I had to move because of my father to move the task to Kalimantan, on Kalimantan I and my family lived in a small town along Sangata even this city neat and clean, facility in this city other than that even this very complete, most people in this town is a  immigrants like my father, there we lived in a house on stilts that the lease by the company where my father worked, we lived in Borneo only a few months, my mother did not really like to live there because it is far from relatives, my family and I finally we  moved to jakarta, there me,  my mother and two younger sisters lived with my grandmother from my mother ,while my father was just a few weeks at home and had to go back to Borneo to continue his work. I live in jakarta since I was in fourth grade elementary school, until now I live in jakarta and continue my studies at Gunadarma University :)