Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat di anggap pemerintah dapat mengurangi beban
masyarakat miskin akibat adanya wacana kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan
harga Bbm yang pastinya akan mempunyai dampak yang sangat luas terhadap segala sector
perekonomian tentunya akan sangat memberatkan masyarakat miskin. Harga bahan –
bahan pokok akan melonjak sebab kenaikan harga Bbm tersebut, bahkan beberapa
harga bahan pokok sudah naik akibat adanya isu kenaikan Bbm, kenaikan bahan
pokok juga dapat melambung lebih tinggi lagi menjelang hari raya Idhul Fitri.
Apakah wacana kenaikan Bbm tepat untuk dilaksanakan ? Inilah beberapa pendapat
para pelaku politik.
Pks ( Inilah.com )
Anggota Majelis
Syuro PKS Idris Luthfi mengatakan, BLSM berbeda dengan BBM. Menurut dia, BLSM
adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
"Sikap PKS
tetap menolak BBM. Adapun soal BLSM harusnya formatnya bukan BLSM. Harusnya
masyarakat mendapatkan apa yang disebut jaminan itu secara permanen kalau
memang tujuannya membantu rakyat. Kan ada undang-undangnya. Jadi masyarakat
betul-betul mendapatkan, misalnya, pengobatan gratis seperti KJS di Jakarta
kan," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Dia menjelaskan,
penaikan harga BBM harusnya dipisahkan dengan BLSM. PKS menilai, dua hal ini
berbeda. Karena BBM menyengsarakan rakyat sementara BLSM memang dibutuhkan dan
kewajiban negara. Tetapi, pemerintah menyatukan program penaikan BBM dengan
BLSM.
Gerindra ( Antaranews.com )
Fraksi Gerindra
menilai pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai skema
kompensasi kenaikan BBM bersubsidi bersifat politis.
"Sebenarnya,
Fraksi Gerindra tidak sependapat dengan adanya pemberian BLSM ini karena
sifatnya politis menjelang Pemilu 2014," kata juru bicara Fraksi Gerindra,
Fary Djemy Francis, saat membacakan pandangan mini fraksi dalam rapat kerja
Badan Anggaran DPR RI dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur
BI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Sabtu.
Menurut Fraksi
Gerindra, pemberian BLSM hanya akan menempatkan masyarakat miskin hanya sebagai
objek penerima bantuan.
"Akhirnya
masyarakat tak mampu berpikir kritis dan mengembangkan prakarsa-prakarsa
inovatif yang sebenarnya menjadi esensi dari pemberdayaan. Pemberian BLSM hanya
akan jadi "balsem" bagi masyarakat yang justru akan menimbulkan
ketergantungan. Program BLSM ini tidak tepat karena merusak mentalitas
masyarakat," kata Fary.
Golkar (
Antaranews.com )
"Golkar sepakat
kalau BLSM diberikan. Kalau tidak diberikan akan bertambah miskin sekitar empat
juta orang," kata Ketua DPP Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit, di gedung
MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Sabtu.
"Kalau
pemerintah menargetkan jumlah orang miskin pada tahun 2013 sebanyak 10,5 juta
orang, akan bertambah menjadi 14,5 juta orang miskin," tambah Ahmadi, yang
sekarang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR.
Ia berpendapat,
dampak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi terhadap
kelangsungan hidup warga kurang mampu harus ditahan dengan memberikan bantuan
langsung berupa BLSM dan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin (Raskin).
"Itu bisa
menyelamatkan dan mengantisipasi bertambahnya jumlah orang miskin. Partai
Golkar harus bertanggung jawab, tidak boleh rakyat miskin bertambah,"
katanya.
PDIP ( Republika.co.id )
Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan konsisten menolak pemberian Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM). Bentuk bantuan itu adalah kompensasi dari rencana
pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Anggota Badan Anggaran
DPR dari Fraksi PDIP Dolfi OFP mengatakan PDIP mengusulkan agar program BLSM
diganti dengan program padat karya untuk rakyat di pedesaan.
"Anggarannya Rp 6,9 triliun atau setara BLSM tiga bulan," ujar
Dolfi.
Ia menyampaikan usualn
dalam rapat kerja antara Banggar DPR dengan pemerintah dan Gubernur BI di ruang
sidang Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (15/6).
Hanura (
Republika.co.id )
Ketua DPP Partai
Hanura, Saleh Husin menilai, momentum kenaikan harga BBM bersubsidi dan
kebijakan mitigasi yang menyertainya, rentan dipolitisasi.
Menurut anggota Komisi
V DPR RI itu kompensasi yang ditawarkan pemerintah, bila disetujui juga akan
dibagikan bertepatan dengan masa kampanye pemilu legislatif, akan akan
dimanfaatkan partai politik untuk kepentingan kelompoknya.
Basuki
Tjahaja Purnama ( Tribunnews.com )
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama menegaskan dirinya tidak menyetujui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang
merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai kompensasi dari rencana kenaikan
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Soal kebijakan BLSM itu
kebijakan pusat, yang pasti saya tidak setuju," ujar Basuki di Universitas
Tarumanegara, Jakarta Barat, Sabtu (15/6/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur ini
mengatakan, seharusnya Pemerintah Pusat lebih berkonsentrasi pada jaminan bagi
warga miskin yang sifatnya permanen, seperti yang dilakukan Pemprov DKI
terhadap warganya melalui program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.
Basuki juga mengatakan dirinya setuju
apabila pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi yang rencananya akan
dinaikkan sebesar Rp2.500 per liternya. Menurutnya, warga miskin tidak
membutuhkan BBM.
"Tapi kalau kenaikan BBM saya
setuju, harus ada jaminan sembako tidak naik, pendidikan, kesehatan, dan
peluang usaha," tutur pria yang akrab disapa Ahok ini.
Itulah beberapa pendapat dari para
pelaku politik, hasil apapun yang akan di tentukan oleh pemerintah nantinya
semoga tidak menambah beban masyarakat. Dan tentunya tidak menjadi ajang
promosi bagi kelompok tertentu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar